PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SIGNIFIKAN

Pada 29 Oktober 2021, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang antara lain mengatur antara lain tarif pajak penghasilan Badan Dalam Negeri Wajib Pajak dan Bentuk Usaha Tetap sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya. Dalam UU HPP ini juga diatur perubahan UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan UU PPN BM), yaitu sebagai berikut:

a. Tarif PPN naik menjadi 11% berlaku mulai 1 April 2022;

b. Paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025, tarif PPN menjadi 12%;

Pada tanggal 31 Desember 2024 Pemerintah menerbitkan PMK nomor 131 Tahun 2024, dalam PMK tersebut Pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dalam menghitung PPN terutang tetap sama dengan tarif 11%.

Berikut perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yang diatur dalam PMK nomor 131 Tahun 2024:

• Barang Mewah yang dikenakan PPnBM dihitung dari DPP berupa harga jual atau nilai impor Perhitungan PPN nya: 12% x harga jual atau nilai impor;

• Barang dan Jasa selain barang mewah dihitung dari DPP berupa nilai lain, yaitu sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian.

Dengan diterbitkannya PMK Nomor 131 Tahun 2024 ini, peningkatan tarif PPN sejak 1 Januari 2025 sebagaimana diatur pada UU No. 7 Tahun 2021, tidak berdampak pada operasional Perseroan dan entitas anak.

Pada tanggal 18 Oktober 2024 Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 yang mengatur tentang ketentuan pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau yang biasa dikenal dengan Core Tax Administration System (CTAS) yaitu sistem teknologi informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan, termasuk pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan.

PMK ini bertujuan untuk menata ulang proses bisnis, teknologi informasi, dan basis data administrasi perpajakan agar lebih transparan, efektif, efisien, akuntable, dan fleksibel. PMK 81/2024 mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2025.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (“SAK”), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang terdapat di dalam Peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

Nomenklatur revisian diatur ulang dan diubah sebagaimana yang dipublikasikan oleh DSAK IAI untuk periode keuangan yang dimulai pada dan setelah tanggal 1 Januari 2024.

Amandemen PSAK 201: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:

• hal yang dimaksud sebagai hak untuk menangguh-kan pelunasan,

• hak untuk menangguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan,

• klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan haknya untuk menangguhkan liabilitas, dan

• bahwa jika derivatif melekat dalam kewajiban yang dapat dikonversi dianggap sebagai instrumen ekuitas, ketentuan kewajiban ini tidak akan mempengaruhi klasifikasinya sebagai lancar atau tidak lancar

Selain itu, entitas diwajibkan untuk mengungkapkan ketika kewajiban, yang timbul dari perjanjian pinjaman, diklasifikasikan sebagai tidak lancar dan hak entitas untuk menunda penyelesaian bergantung pada kepatuhan terhadap kovenan di masa depan dalam jangka waktu dua belas bulan.

Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan.